Home / Pertanian Organik / Menuju Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik Yang Berpihak Pada Petani

Menuju Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik Yang Berpihak Pada Petani

Silahkan dibagikanShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

 

Diskusi yang di selenggarakan di Unila bekerja sama dengan Yabima Indonesia pada tanggal 22 Mei 2017 ini adalah untuk mendiskusikan pertanyaan ; Mengapa pertanian organik membutuhkan kebijakan ?

Focus Group Discussion Pertanian Organik di UNILA

Jawaban inilah yang kemudian akan menentukan langkah selanjutnya dalam advokasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian organik.

Mengapa pertanian organik? Pertanian organik merupakan jalan yang dipilih untuk melepaskan kebergantungan terhadap teknologi yang tidak dapat dibuat mereka sendiri. Pertanian organik sebagai jalan untuk membangun solidaritas petani. Dampak revolusi hijau telah mengasingkan satu petani dengan petani yang lain. Antar petani saling berkompetisi untuk menguasai sumber daya usaha pertanian. Dengan pertanian organik, petani akan saling berkomunikasi dan berbagi pengalaman bersama. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dengan pertanian organik, yang selama ini konsumen tidak tahu bagaimana proses produksi berjalan. Konsumen merasa tidak perlu tahu peluh dan keringat petani melakukan produksi pertanian. Konsumen merasa tidak perlu tahu, bahkan peduli terhadap ketidakadilan yang harus ditanggung petani. Dengan pertanian organik inilah jalan untuk memperbaiki pengrusakan lingkungan hidup. Pertanian yang sangat bergantung dengan pupuk kimia sintetis telah menyumbangkan persoalan lingkungan hidup, kualitas lingkungan semakin turun.

Dengan alasan seperti di atas, apakah ada hubugan antara kebijakan dengan tujuan pengembangan pertanian organik. Kepada siapa kebijakan tersebut akan mengabdi? Kepada para pemilik modal atau kepada para petani? Dengan semakin maraknya sertifikasi-sertifikasi untuk pertanian organik, apakah sertifikasi tersebut akan menguntungkan petani atau justeru sebaliknya akan merugikan petani. Dalam diskusi tersebut, mencoba untuk melihat celah hukum yang dapat dilakukan untuk membangun kebijakan yang berpihak pada upaya pengembangan pertanian organik, dan kebijakan yang melindungi para petani pertanian organik. Telah ditemukan bahwa rupanya permentan no 64 tahun 2013 pun juga bicara soal sertifikasi, pelabelan dan selanjutnya. Akan tetapi, disadari pula bahwa Permentan ini tidak berpihak kepada petani dan kelompok petani. Permentan ini justeru dianggap berpihak pada lembaga-lembaga sertifikasi pertanian organik. Oleh karena itu, disepekati bahwa para pihak yang pro dan mendukung pertanian organik untuk mengembangankan Sistem Jaminan Partisipatif. Pada sistem ini, petani adalah subyek utama. Pertemuan ini telah menyepakati untuk menjadikan Lampung Timur sebagai pilot project kebijakan daerah untuk pengembangan pertanian organik di Lampung Timur.

Dalam waktu yang dekat di tahun 2017 ini, Yabima juga akan menyelenggarakan seminar pertanian organik. Melalui seminar ini, kita akan mengupas berbagai dimensi persoalan dan tantangan dalam pengembangan pertanian organik.

 

Silahkan dibagikanShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

About Super Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top