Home / KPBH Bima / Temu PPMWS-Misioner KOMNAS HAM

Temu PPMWS-Misioner KOMNAS HAM

Silahkan dibagikanShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

New Picture (5) New Picture (6)Pada bulan Januari dan Februari 2013 dilakukan 2 kali rapat/pertemuan oleh PPMWS untuk merespon perkembangan situasi keamanan dan  juga terkait adanyya kunjungan dari komisioner KOMNAS HAM  yang ingin bertemu dengan PPMWS dan petani di tugu roda, Mesuji. Pertemuan PPMWS pada tanggal 21 Januari dilakukan untuk meredam  isu penyerbuan warga desa Sri Tanjung kepada warga moro-moro. Atas isu yang berkembang tersebut dan mengingat konflik yang terjadi di desa balinuraga, Lampung Selatan maka hal ini menimbulkan kekacauan dan kecemasan di tengah warga masyarakat Moro-Moro. Banyak  yang mengungsikan keluarga mereka ke desa tetangga untuk mengantisipasi adanya penyerangan. Dari hasil rapat dan upaya organisasi untuk mencari informasi yang akurat dari desa Sri Tanjung ditemukan bahwa telah terjadi miss koordinasi antarpengurus organisasi dan juga warga. Selain itu PPMWS telah memastikan dari pernyataan warga Sri Tanjung bahwa tidak ada upaya penyerangan yang akan dilakukan. Setelah memperoleh hasil rapat,  warga kembali tenang dan kembali ke rumahnya masing-masing, selanjutnya organisasi menindak tegas para pemilik warung/kafe yang ada di moro-moro untuk tidak lagi menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan praktik prostitusi lainnya. Organisasi juga melarang pernjualan miras (minuman keras) dan pembatasan jam buka warung/kafe hingga tengah malam untuk mengurangi potensi tindak kejahatan di wilayah moro-moro.
Pertemuan PPMWS yang kedua dilakukan tanggal 21 Februari terkait kunjungan komisioner KOMNAS HAM  yaitu S.N. Laila ke Mesuji sebagai langkah meredam tingkat konflik yang terjadi.  Pertemuan dengan KOMNAS HAM dihadiri oleh pengurus PPMWS dan warga dari tugu roda. Dalam pertemuan tersebut KOMNAS HAM menyampaikan bahwa upaya bertemu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait konflik agraria yang terjadi. KOMNAS HAM juga memberikan jaminan bantuan hukum atas tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi yang berpotensi dikriminalisasikan (ditangkap dan disidangkan dengan tuduhan dalang perambahan) oleh tim terpadu dalam hal ini kepolisian. Secara khusus PPMWS menyampaikan aspirasinya kepada S.N. laila terkait agenda pertemuannya dengan bupati Mesuji untuk menindak lanjuti soal hak pilih/identitas bagi warga moro-moro dan janji bupati terkait pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada warga moro-moro.

Silahkan dibagikanShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

About Super Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top