Home / lainnya / Tentang Register 45

Tentang Register 45

Silahkan dibagikanShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
PPMWS Ngluruk ke Kemendagri
Kamis, 17 Maret 2011 | 12:31 WIB

Laporan Wartawan Tribun Lampung Wakos Reza Gautama
BANDAR LAMPUNG, TRIBUN –Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) terus melanjutkan memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.Kamis (17/3/2011), dua orang perwakilan PPMWS mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. PPMWS mendatangi kantor Kemendagri bersama anggota DPD RI.

Sekretaris Jenderal PPMWS Syahrul Sidin mengatakan, kedatangan pihaknya bersama DPD ke Kemendagri untuk membicarakan hak kependudukan warga Moro-Moro.Menurutnya, pada pertemuan di DPD, Senin (14/3/2011) lalu, disepakati bahwa upaya penyelesaian konflik di Register 45 harus memperhatikan hak-hak warga negara.”Untuk itu, kami berharap pertemuan dengan pihak Kemendagri bisa menemui solusi,” ujarnya. (*) Editor: Yaspen Martinus. http://lampung.tribunnews.com/read/artikel/24034

REGISTER 45: DPRD Tawarkan Alternatif Solusi. BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi I DPRD Provinsi Lampung menawarkan empat alternatif penyelesaian masalah Register 45 kepada Pemprov dan Kementerian Kehutanan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Farouk Danial menjelaskan alternatif pertama, yakni melepaskan areal seluas 9.600 ha di Register 45 yang ada di desa Talanggunung dan Labuhanbatin. Dengan dikembalikannya lahan tersebut, luas areal Register 45 akan kembali menjadi 33.500 ha. Jika ini dilakukan, kata Farouk, alternatif kedua yang bisa dilakukan, yakni merelokasi masyarakat Moro-moro ke daerah Talanggunung dan Labuhanbatin.

“Dengan relokasi ini, artinya masyarakat tidak hanya diusir dari tempat tinggal mereka sekarang. Pemerintah juga bertanggung jawab atas kehidupan mereka setelah dikeluarkan dari Moro-moro dengan menempatkan mereka di Talanggunung dan Labuhanbatin,” kata Farouk, di ruang kerjanya, Rabu (16-3). Namun, agar relokasi tidak menimbulkan permasalahan baru, musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu antara pemerintah dan masyarakat adat kedua desa tersebut. Selain relokasi, warga Moro-moro juga diusulkan Komisi I untuk mendapatkan program transmigrasi ke provinsi lain.

Dengan program transmigrasi ini, masyarakat tidak hanya dikeluarkan dari daerah berkonflik, tetapi juga diberikan mata pencaharian baru karena masyarakat diberikan lahan pertanian untuk dikembangkan. Alternatif terakhir yang menurut Farouk bisa diambil pemerintah, yakni mengeluarkan kawasan hutan produksi Moro-moro dari wilayah Register 45. Wilayah tersebut diserahkan kepada masyarakat dan mereka diizinkan untuk menetap di sana.

“Alternatif terakhir ini bisa saja dipilih. Toh kebijakan yang sama pernah dilakukan pada warga Indraloka I dan Indraloka II. Kalau tujuannya untuk kepentingan warga, ya kenapa tidak,” ujar dia. Yang jelas, kata Farouk, pemerintah harus memiliki konsistensi dan keseriusan dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau ada niat baik dan keseriusan pemerintah, Farouk yakin permasalahan di Register 45 bisa diakhiri tahun ini.

“Kalau sekarang ini kan beda pemerintah beda kebijakannya. Beda menteri beda juga keputusannya. Saat ini kami minta agar Pemprov bisa mengawal penyelesaian ini di tingkat Pusat agar Kementerian Kehutanan bisa konsisten dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” kata Farouk. (MG3/K-1)

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2011031700572618

Silahkan dibagikanShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

About Fintria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top